Oleh: ro3d7 | Mei 13, 2008

MUTU PENDIDIKAN

MUTU PENDIDIKAN

Bila kita melihat Undang-Undang (yang kadang kala tidak pernah dibaca, bahkan sekedar dilihat untuk mengetahui, sebenarnya pendidikan bangsa ini mau dibawa kemana-red), termaktub : Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.(UU SISDIKNAS 2003)” Jelas sekali pendidikan di negri kita memiliki visi yang sangat sempurna, sangat berorientasi pada mutu. Mutu pendidikan ditunjukkan dengan kalimat menjadi masusi yang berkualitas yang mampu menjawab tantangan yang selalu berubah.

Indonesia memiliki langkah yang akan dan sedang diterapkan (secara konteks UU begitu), yaitu :

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;

2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;

3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;

4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusatm pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan

5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Dalam tulisan misi yang pertama, terlihat penekanan pada pendidikan bermutu yang akan diupayakan oleh pemerintah, hal ini senada dengan pengertian evaluasi pendidikan yang dijelaskan secara lebih rinci, yaitu ” Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.”

Dari beberapa kupasan Undang-Undang di atas, jelas sekali pendidikan diarahkan (secara konteks tulisan pada penyempurnaan mutu. Lalu muncul satu kebingungan, sampai kapankah mutu ini akan dapat dicapai ? Bagaimana caranya ? bagaimanakah implemetasi real di lapangan, tidak hanya berbicara pada tataran konsep yang sudah sejak dulu digembar-gemborkan tanpa ada perubahan secara signifikan, bahkan cenderung menurun dari tahun ke tahun.

KURIKULUM

Dari KS hingga KBK

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu sehingga keberadaannya menjadi dasar dari proses pendidikan itu sendiri.

Indonesia telah mencoba berbagai kurikulum dari mulai KS (Kurikulum Sederhana) sampai dengan KBK (kurikulum Berbasis Kompetensi) secara konseoptual sangat ideal dan tidak mencerminkan kecacatan. Lebih rincinya, masa pemberlakuan kurikulum yaitu kurikulum sederhana (1947-1964), pembaharuan kurikulum (1968 dan 1975), kurikulum berbasis keterampilan proses (1984 dan 1994), dan kurikulum berbasis kompetensi (2004 dan 2006).

Kurikulum yang semula tersentralisasi, sekarang sudah disederhanakan dengan melihat kapasitas dari sekolah, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menjadi jawaban atas kemandegan implementasi dari kurikulum terdahulu dengan kontrol pada Standar Kompetensi sehingga diharapkan sekolah memiliki standar minimal yang ditetapkan pemerintah.

Kurikulum 2006 pun nampak sudah ideal, hanya sayang belum semua guru memahami benar, bahkan ada kesan mereka bosan dengan perubahan-perubahan yang tengah dilakukan pemerintah. Maka kembali pada mental bangsa ini untuk maju, pemerintah harus berupaya keras menyadarkan semua manusia yang tengah tertidur lelap dan menginginkan segala sesuatu instan layaknya cerita dongeng, ”bim salabim abrakadabra” maka semuanya berubah menjadi baik.

Kurikulum merupakan pedoman dasar untuk melakukan proses pembelajaran, hingga upaya optimal untuk memahami dan melakaksanakan di lapangan merupakan sebuah keharusan.

Dari D4 hingga PAKEM

Bebagai Model Pembalajaran muncul untuk menjalankan kurikulum yang telah dibuat. Pertama kita mengenal istilah D4 (Datang-Duduk- Diam- Dengar) yang dilaksakan pada periode lampau. Siswa seolah tidak memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat, semuanya serba guru, seolah guru merupakan satu-satunya corong yang bisa berkata benar. Datang lagi Istilah CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) yang merupakan adopsi dari SAL (Student Active Learning) yang diterapkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan siswa menjadi subject pebelajar. Siswa diberikan keleluasaan untuk mengembangkan diri, hanya sayang model ini pun akhirnya menjadi kabur bahkan bisa sehingga menjadi Catat Buku Sampai Abis. Muncul lagi Model PAKEM (pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan), yang sebenarnya hakikatnya sama dengan CBSA.

Kembali ini pun hampir mentah, hanya sekedar kata, kembali kepada mental bangsa untuk maju dan berkembang. Kembali kandas pada tataran impelmentasi.

Dari BP3 hingga Komite Sekolah

Sekolah tentu bukan milik kepala sekolah dan guru, tapi milik masyarakat. Ada yang berpendapat secara kelembagaan BP3 dan komite sekolah hampir sama, hanya berbeda pada komposisi kepengurusan dan Fungsi dan wewenangnya. Secara konsep harusnya dengan keberadaan Pemerintah, Sekolah (kepala sekolah dan guru) dan Komite (masyarakat) mutu pembelajaran meningkat, karena kepemilikan sekolah bukan lagi tanggungan pemerintah saja tapi sudah menjadi tanggungan bersama. Harusnya lebih ringan dan membawa sekolah lebih transparan karena direncanakan oleh masyarakat, sekolah danpemerintah untuk semuanya, tapi kenyataannya banyak sekolah yang menejrit karena kehadiran komite sekolah, mereka diibaratkan satu komite yang merongrong sekolah bukannya membantu sekolah. Kemabli permasalahannya pada kedewasaan dan pemahaman bangsa kita.

Berbicara mutu, saya takutkan hanya sekedar nama saja, bila tidak didukung oleh kemauan keras semua pihak, konsistensi kebersihan pemerintah dalam implementasi program, pemahaman dan kemauan masyarakat untuk maju ke arah positif.

Sampai saat ini hanya bisa bertanya kenapa ..? Kenapa ? Masih belum bisa bertanya bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang begitu besar di wilayah yang sangat luas. Hanya bisa geleng-geleng kepala.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: